Implementasi Penyesuaian Sistem Kerja dan Penyederhanaan Birokrasi
25-10-2024 | Dibaca : 34
SRAGEN – Untuk mewujudkan kebijakan Pemerintah Pusat yang ingin menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, lincah dan professional maka diperlukan penyesuaian sistem kerja dan penyederhanaan birokrasi.
Dalam rangka meningkatkan pemahaman terkait sistem kerja di Pemerintah Daerah, Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sragen menggelar Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah, Kamis (24/10) di Aula Sukowati komplek Setda Sragen.
Kepala Bagian Organisasi Setda Sragen Sumanto mengatakan sosialisasi Sistem Kerja ini merupakan amanah dari pusat dalam hal ini Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 7 Tahun 2022.
“Dimana tahapan dari penyederhanaan birokrasi dimulai dari penyederhanaan struktur organisasi diikuti oleh penyetaraan jabatan harus disusun lagi terkait dengan penyesuaian sistem kerja dalama hal ini alur mekanisme kerja.”kata Sumanto.
Sementara Analis Kebijakan Ahli Muda Siti Sumaryanti menambahkan sistem kerja di Kabupaten Sragen mendapatkan apresiasi dari kabupaten sekitar, meskipun kita tidak mengadopsi total apa yang ada dalam Permenpan nomor 7 Tahun 2022. Kabupaten Sragen termasuk bergerak cepat menindaklanjuti Permenpan no. 7 Tahun 2022.
“Didalam sistem kerja itu terkait kedudukan, penugasan jabatan fungsional yang ada didalam suatu perangkat daerah agar tidak terjadi kebingungan penyusunan pengelolaan kinerja dalam hal ini SKP antara level Jabatan Fungsional dari madya, muda, pertama dan antara pelaksana dengan struktural.”imbuhnya.
Dia menjelaskan penyerataan jabatan sudah dimulai dengan Perbup nomor 22 tahun 2022 yang menghasilkan produk analisis jabatan dimana jabatan pengawas struktural-struktural sudah berubah menjadi jabatan fungsional. Ini cikal bakal munculnya sub koordinator (subkoor).
Yanti menerangkan Perbup yang diatur adalah alur kerja jabatan fungsional dan pelaksananya disesuaikan dengan struktur organisasi dan peta jabatan masing-masing perangkat daerah. Penunjukan atau pengajuan sukarela fokus ke individu yang meminta langsung kepada pimpinan, sedangkan penunjukan langsung fokus pada tim kerja dan berlaku untuk perangkat daerah yang mengalami penyederhanaan struktur organisasi.
Jadi sistem kerja itu tindak lanjut setelah penyetaraan jabatan dan penyederhanaan birokrasi agar kerjanya tetap berjalan optimal maka disusunlah penyesuaian sistem kerja.
“Dengan Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2024 ini digunakan sebagai keseragaman instrumen bagi Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen.”ungkapnya.
Meskipun di Kabupaten Sragen sistem kerja yang berlaku tidak mutlak mengacu pada Permenpan No. 7 dalam hal Ketua Tim kerja namun pihaknya masih mengadopsi berdasarkan kelompok unsur agar sistem komando tetap berjalan dan tidak terjadi agile atau terlalu liquid karena masih dalam tahapan struktural menjadi fungsional.
Penulis : Merby
Editor : Yuli_Diskominfo
Repost : sragenkab.go.id