Sragen, 6 April 2026 – Dalam upaya meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dan menjamin kualitas data sektoral, Pemerintah Daerah Kabupaten sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pemilihan Lokus Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2026.

Fokus Utama: Sinergi dan Validitas Data

Rapat yang berlangsung di Aula Diskominfo sragen ini bertujuan untuk menentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang akan menjadi sampel penilaian pada siklus EPSS tahun mendatang. Pemilihan lokus ini krusial karena akan menjadi cerminan sejauh mana implementasi Satu Data Indonesia (SDI) dan kepatuhan terhadap prinsip statistik resmi telah berjalan di tingkat daerah.

Dalam sambutannya, Dwiyanto, S.STP., M.Si. menyampaikan bahwa evaluasi ini bukan sekadar mengejar angka indeks, melainkan bentuk pertanggungjawaban publik terhadap data yang dihasilkan pemerintah.

"Penentuan lokus tahun 2026 didasarkan pada kesiapan administrasi, keberlanjutan produsen data, serta urgensi program prioritas daerah yang datanya berdampak langsung pada masyarakat," ujar beliau.

Kriteria Pemilihan Lokus

Berdasarkan hasil diskusi dalam rakor tersebut, terdapat beberapa kriteria utama yang disepakati untuk penetapan lokus penilaian 2026, antara lain:

Ketersediaan Metadata: OPD calon lokus wajib memiliki dokumen metadata statistik yang lengkap.

Rekomendasi Statistik: Diutamakan bagi instansi yang telah mengajukan dan mendapatkan rekomendasi statistik dari BPS.

Keberlanjutan Data: Fokus pada kegiatan statistik sektoral yang bersifat rutin dan memiliki dampak strategis bagi pembangunan daerah.

Langkah Strategis Menuju 2026

Pihak BPS selaku pembina data memberikan arahan teknis mengenai instrumen penilaian yang mencakup lima domain utama:

1.Prinsip Satu Data Indonesia.

2.Kualitas Data.

3.Proses Bisnis Statistik.

4.Kelembagaan.

5.Statistik Nasional.

Dengan terpilihnya lokus penilaian lebih awal, diharapkan OPD terkait memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pembenahan dokumen serta penguatan sumber daya manusia di bidang literasi data sebelum tim penilai melakukan verifikasi lapangan pada tahun 2026.

Rapat koordinasi ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan lokus sementara yang akan segera ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah.