SRAGEN,16 April 2026 – Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) tengah serius menggodok regulasi terkait penataan kabel dan menara telekomunikasi. Langkah ini diwujudkan melalui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penataan, Pengendalian, Pengawasan, dan Pembangunan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Diskominfo Kabupaten Sragen tersebut menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebutuhan teknologi informasi dengan penataan ruang yang estetis dan aman bagi masyarakat Bumi Sukowati.

Fokus pada Keteraturan Infrastruktur

Acara ini dihadiri langsung oleh Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Sragen, Budi Yuwono, S.Kom, M.Eng, didampingi Kepala Bidang Penyelenggaraan Tata Kelola Informatika dan Statistik (PTIS), Hartono, S.Kom, M.Kom.

Dalam arahannya, Sekretaris Dinas Kominfo menekankan bahwa pertumbuhan kebutuhan internet yang pesat harus diimbangi dengan aturan main yang jelas.

"Kita tidak ingin kabel-kabel fiber optik maupun menara telekomunikasi dibangun tanpa koordinasi yang baik, sehingga merusak pemandangan kota atau bahkan membahayakan keselamatan warga," ujar Budi Yuwono.

Poin Utama Raperda

Pembahasan Raperda ini mencakup beberapa poin strategis, di antaranya:

• Pemanfaatan Bersama: Mendorong para operator seluler dan penyedia layanan internet untuk menggunakan infrastruktur secara bersama (sharing) guna mengurangi tumpukan kabel dan menara.

• Standar Pembangunan: Menetapkan kriteria teknis pembangunan jalur bawah tanah (ducting) maupun jalur udara agar lebih tertata.

• Fungsi Pengawasan: Memperkuat peran Pemerintah Daerah dalam memantau legalitas dan kelayakan infrastruktur yang terpasang di wilayah Sragen.

Sinergi Menuju Smart City

Sementara itu, Kabid PTIS, Hartono, S.Kom, M.Kom, menambahkan bahwa regulasi ini akan menjadi payung hukum yang kuat bagi dinas dalam menindak infrastruktur yang tidak sesuai aturan. Menurutnya, infrastruktur pasif yang tertata adalah fondasi utama bagi percepatan program Sragen Smart City.

"Dengan regulasi ini, kita ingin memastikan pembangunan infrastruktur telekomunikasi berjalan selaras dengan rencana tata ruang wilayah. Target kita adalah pelayanan digital maksimal tanpa mengorbankan keindahan kota," pungkas Hartono.

Diharapkan dengan rampungnya Raperda ini, Kabupaten Sragen akan memiliki sistem manajemen infrastruktur telekomunikasi yang lebih modern, transparan, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi Masyarakat Sragen