Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 2026 Kabupaten Sragen

04-05-2026 | Dibaca : 3


Sragen, 4 Mei 2026 — Dalam upaya memperkuat kualitas data pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sragen menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2026, Senin (4/5/2026).

Bertempat di Hotel Front One Kabupaten Sragen, rapat dihadiri oleh seluruh produsen data dari perangkat daerah, kecamatan, serta instansi vertikal se-Kabupaten Sragen. Kegiatan ini menjadi bagian dari implementasi Satu Data Indonesia tingkat daerah.

Poin Utama Pembahasan:
Evaluasi Capaian 2025
Plt. Kepala Diskominfo Kabupaten Sragen, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pada tahun 2026, Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kabupaten Sragen mencapai kategori "Baik". Meski begitu, masih terdapat catatan terkait kelengkapan metadata, konsistensi data antar-OPD, dan pemanfaatan data untuk perencanaan.
Target Statistik Sektoral 2026
Kepala BPS Kabupaten Sragen menekankan pentingnya kolaborasi seluruh OPD dalam menyusun Daftar Data Statistik Sektoral 2026. Fokus tahun ini adalah peningkatan kualitas, keterbukaan data, dan interoperabilitas melalui portal Satu Data Sragen.
"Data yang valid dan akurat adalah fondasi kebijakan yang tepat sasaran. Monev ini untuk memastikan setiap OPD tidak hanya mengumpulkan data, tetapi juga memahami standar statistik," ujarnya.
Rencana Tindak Lanjut

Beberapa kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat antara lain:
1. Seluruh OPD wajib memperbarui metadata kegiatan statistik sektoral paling lambat 31 Mei 2026.
2. Diskominfo akan memfasilitasi bimbingan teknis penyusunan metadata dan rekomendasi statistik bagi OPD yang belum memenuhi standar.
3. Pembentukan Forum Data Kabupaten Sragen untuk mempercepat koordinasi dan validasi data lintas sektor.
4. Integrasi data prioritas ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah untuk mendukung RKPD 2027.

Rapat ditutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab terkait kendala teknis yang dihadapi walidata pendukung di masing masing OPD